Terlibat Aspirasi Papua Merdeka, Lima Warga Sipil Ditangkap

0
Jubir ULMWP : Rakyat Papua Bukan Teroris dan Tidak Pernah Berperilaku Seperti Teroris
PAPUA – Menanggapi penangkapan lima warga sipil yang di duga terlibat dalam Politik Papua Merdaka di Timika, Papua oleh aparat keamanan, Sabtu (9/06/2018). Juru Bicara (Jubir)  United Liberation Movement for Wast Papua (ULMWP), Jakob Rumbiak angkat bicara.

Menurutnya, kelima warga sipil ini ditangkap dengan alasan mereka (lima) warga ini terlibat dalam aspirasi politik Papua Mereka dan kelima warga tersebut di duga kuat ditangkap oleh Unit Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab).

Padahal, kata Jubir ULMWP ini, Koopssusgab adalah salah satu unit penanganan terorisme. Dimana, di dalam ini terdapat gabungan militer yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

“Unit komando ini menurut Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dibentuk untuk membantu penanganan terorisme dalam kondisi tertentu yang operasionalnya jika Polri meminta bantuan,”kata Jubir ULMWP, Jakob Rumbiak seperti yang dilansir papuapost.com, Rabu (14/06/2018).

Dijelaskannya bahwa dalam Undang-Undang antiterorisme yang baru disetujui, telah memuat adanya tambahan sejumlah aturan sehingga menjadi lebih komprehensif, termasuk dimungkinkannya pelibatan TNI dalam kondisi tertentu.

“Tetapi, pembentukan Koopssusgab ini tampaknya belum bisa dilakukan, karena belum ada mata anggarannya,”kata Jokob Rumbikan meniru Abdul Haris.

Meski demikian, sebutnya ULMWP meyakini penangkapan dilakukan oleh Koopssusgab. Dimaa, penangkapan itu menggunakan kekuatan militer Antiteroris khusus terhadap warga sipil di Papua.

“Ini kami menilai hal yang Tidak bertanggung jawab dan salah secara moral, karena rakyat Papua bukan teroris, dan tidak pernah berperilaku seperti teroris dan ekstremis Indonesia,”aku Jakob Rumbiak.

Namun, dia mengemukakan bahwa hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dan itu dijamin dalam Konstitusi Indonesia, Piagam PBB Hak Asasi Manusia, Majelis Umum PBB Res. 1514 (1960), Perjanjian PBB tentang Hak Sipil dan Politik (2007), Majelis Umum PBB 1752 XVII, dan UN Bab XII.[red/one]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here