Dewan HAM PBB Didesak Selesaikan Masalah Papua

0
Yan Christian Warinussy
MANOKWARI, braind.id- Lembaga Eksekutif Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Hukum (LP3BH) Manokwari mendukung penyelesaian masalah Papua yang melalui dialog damai sebagaimana yang direkomendasikan oleh delegasi Dewan Gereja Dunia (DGD) belum lama ini.
Demikian hal ini dinyatakan melalui press release Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy yang diterima braind.id, baru-baru ini.
Maka kata dia, LP3BH mendesak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations Human Rights Council/UNHRC) agar mendorong langkah-langkah penyelesaian masalah Papua.
“Utamanya yang terkait dengan berbagai bentuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Baik yang berbentuk kejahatan terhadap kemanusiaan maupun genosida,”ujar Warinussy.
Menurutnya, meski semua ini sesungguhnya sudah di dorong penyelesaiannya melalui mekanisme hukum nasional sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Berkenaan dengan tuntutan rakyat Papua bagi pemenuhan hak menentukan nasib sendiri atau the rights to self determination.
Bagi LP3BH itu adalah salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang sudah diatur dan diakui dalam deklarasi universal tentang HAM (Universal Declaration of Human Rights atau UDHR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR) maupun dalam mukadimah UUD 1945.
Oleh sebab itu, LP3BH memandang bahwa segenap upaya perjuangan rakyat Papua untuk memperoleh hak menentukan nasib sendiri hendaknya diletakkan dan diproses melalui mekanisme hukum internasional yang sah. Yaitu melalui mekanisme yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) atau PBB/UN.
Baik melalui Komisi Dekolonisasi (C-24) di bawah Majelis Umum PBB (UN General Assembly) di New York, Amerika Serikat maupun melalui Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) di Jenewa-Swiss.
LP3BH memberi apresiasi kepada segenap upaya perjuangan pelurusan sejarah Papua dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua pasca hasil Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 serta amanat pasal 46 UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan peninjauan kembali terhadap Resolusi PBB Nomor 2504, tanggal 19 November 1969 yang berbentuk mencatat serta bersifat tidak mengika tersebut. [RED/ONE]