Desak Mendagri Bertanggungjawab Terkait SK Mutasi, AMPDI dan Garda Muda Pala Turun Jalan

0
AMPDI dan Garda Muda Pala//RRR
MALUKU, braind.id – Istana diduga menjadi dalang ricuh pilkada di maluku utara. Bola panas sengketa pilkada malut berada di MK, palang pintu terakhir hukum di Indonesia kini bukan hanya mata masyarakat Maluku Utara yang memandang kesana.
Koordinator Aksi Garda Muda Palapa mengatakan, semua mata masyarakat Indonesia se-nusantara melirik ke MK hal ini dikarenakan MK sebagai institusi penegak hukum kemudian berpolitik atau menggunakan kontruksi politik bukan mengunakan kontruksi hukum.
“Istana dan PDIP diduga berperan penting dalam berbagai kekacauan ini,”tegas Rifki dalam orasainya.
Kekayaan sumberdaya alam di maluku utara disinyalir menjadi tujuan istana secara membabibuta pemertahankan petahana.
Sementara Muhamad M. Zen Ohorela yang tergabung dalam AMPDI Secara tegas menyatakan tegas pecat ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Sumadayo yang diduga merupakan penjahat demokrasi.
“Hakim MK jangan sampai masuk angin dan ikut berkonspirasi memenangkan pasangan AGK-Yasin. MK Jangan mengunakan kekuasaan kehakiman kepentingan tertentu,”katanya.
Kemudian, dia memimta, Mendagri Chayo kumolo harus bertanggung jawab atas dugaan terbitnya SK mutasi yang mendukung petahana untuk melakukan kejahatan Adminitrasinya.
“Jokowi dan PDIP jangan menggunakan kekuasaan untuk merusak sistem demokrasi indonesia dan ada ancaman boikot pilpres 2019 jika terbukti istana menjadi dalang semua kekacauan demokrasi di maluku utara,”tandasnya. [RRR]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here