Delapan (8) Fraksi DPRD Kota Jayapura Angkat Bicara

0

JAYAPURA PAPUA -braind.id – Pernyataan Delapan (8) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Menyetujui Tiga belas (13) Raperda menjadi Perda.
Senin,(6/11/17).

Yang dibacakan oleh Sarce Sorreng, A.Md  berpendapat bahwa perlu pendekatan dan kerjasama antara Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menyelesaikan aset pemerintah Kabupaten Jayapura yang ada di kota Jayapura, contoh, Kantor Pariwisata, Kantor PDAM, Kantor Perikanan dan Puskesmas Klofkamp, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua sebagai mediator.

Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura

Fraksi Partai Hanura juga mengimbau bahwa untuk meningkatkan PAD di sektor Pariwisata Pemerintah Kota harus segera mengexplore titik-titik potensi wisata yang ada di Kota Jayapura. Kemudian terhadap pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang  (RPJMD) Tahun 2018-2022 dan Raperda Non APBD Tahun 2017.

Fraksi Partai Amanat Nasional yag dibacakan oleh Christian M. Kondobua, SH. MH  berpendapat bahwa sebagai penegak peraturan daerah semestinya satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didukung dengan anggaran, fasilitas dan personel yang memadai sehingga kesan pembiaran dapat teratasi dengan tugasnya, bahkan lebih berwibawa, tegas, terukur, walau saat ini tidak memiliki kantor yang tetap.

Kemudian Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura untuk melakukan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan harapan (OPD) terkait bekerja secara profesional sesuai tupoksinya, jangan terkesan ego sektoral akibatnya temuan di lapangan ada ( IMB) terbit tanpa advis dari (OPD) teknis, kawasan atau gedung beralih fungsi dibiarkan atau sudah diberi (IMB) tanpa melalui prosedur yang benar, bahkan yang lebih membingungkan daerah yang rawan longsor termasuk kawasan hutan lindung dan masyarakat terkesan dibiarkan membangun, masih banyak masalah di Kota Jayapura yang menjadi pekerjaan rumah bagi Eksekutif dan Legislatif untuk diselesaikan secara terpadu dan tuntas.

Partai PKPI yang dibacakan oleh H. Muh. Thamrin Ruddin berpendapat bahwa begitu banyak Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan pemerintah setiap tahunnya Namun ternyata implementasi (Perda) tidak dilakukan secara berkelanjutan seharusnya sosialisasi harus secara continue sehingga masyarakat memahami dan ikut bertanggung jawab serta ada pengawasan sehingga penegakan Perda pun dapat dilakukan dengan baik dan benar.

 

Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Marthen Bosawer, SE berharap kepada Walikota dan Wakil walikota Jayapura untuk segera memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura untuk melakukan pendataan dan penambahan bagi Sekolah-sekolah yang masih kekurangan ruang belajar, dan ketegasan pemerintah daerah untuk memberikan perintah pengosongan perumahan yang ada di lokasi sekolah dan masih di tempati oleh oknum guru yang sudah pensiun, supaya guru atau kepala sekolah yang masih aktif dapat mengawasi dan menjaga sekolah dengan baik.

Fraksi Gabungan PKB-Nasdem yang dibacakan oleh Victor Hanasbey berpendapat agar apa yang telah menjadi Visi-Misi dan Janji-janji Politik Walikota dan Wakil walikota Jayapura pada masa kampanye dan telah dijabarkan dalam dokumen (RPJMD) tahun 2018-2022 fraksi gabungan PKB Nasdem menegaskan agar menjadi perhatian serius dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Kota Jayapura.

Demikian pula Diungkapkan Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Noos Yikwa, SE mengharapkan kepada semua instansi terkait bersinergi dalam satu tim kerja guna mengimplementasikan Dua belas (12) Raperda non (APBD) Tahun 2017 dan Raperda (RPJMD) Tahun 2018-2022 yang akan kita tetapkan sebagai Perda Kota Jayapura kiranya Perda ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat demi kemajuan kota Jayapura yang kita cintai bersama.

Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Jimmy J. Asmuruf berpendapat bahwa musibah kebakaran yang belakangan ini sering terjadi di wilayah Kota Jayapura juga belum sepenuhnya bisa ditanggulangi oleh satuan unit (Damkar) pasukan tidak tanggap darurat mobil pemadam datang setelah rumah dan harta ludes terbakar hal ini bisa terjadi akibat personil yang kurang tanggap dan profesional ataupun disebabkan oleh kondisi pemukiman yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat kepada Eksekutif fraksi Gerindra meminta agar menjadikan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana banjir sebagai skala prioritas di tahun depan.

Selanjutnya semua fraksi menyatakan menerima dan menyetujui untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Perda Kota Jayapura. Dengan tetap memperhatikan saran, masukan dari alat-alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi dewan.

DPRD Kota Jayapura harapkan ke (OPD) setelah sidang ini kepada pemerintah Kota Jayapura untuk segera tindaklanjut Perda-Perda yang sudah agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Jayapura seperti Perda-Perda pelarangan kawasan tanpa rokok dan lain-lain. segera diberlakukan dan kepada bagian Hukum agar dapat melaporkan kepada Dewan tentang Semua peraturan daerah yang belum diberlakukan di masyarakat.(Sabda)
[5:19 PM, 11/6/2017] +62 813-8038-5919:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here