DAP Miliki Peluang Desak MRP Buat Perdasus

0

PAPUA BARAT, braind.id -Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari menyebutkan Dewan Adat Papua (DAP) memiliki peluang mendorong dan mendesak pemerintah Indonesia melalui Mejelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dan Papua Barat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang perlindungan hak-hak Masyarakat Adat Papua sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

“DAP saat ini memiliki peluang besar untuk segera bersama masyarakat adat dan masyarakat hukum adat Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan amanat pasal 1 huruf p dan huruf r Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008,”ujar Warinussy kepada braind.id, Senin (26/03/2018).

Dijelaskannya bahwa putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang diucapkan dalam sidang MK tanggal 16 Mei 2013 tersebut “mencabut hak negara” atas sebutan “hutan negara” dalam kawasan hutan adat di seluruh Indonesia.

Dimana, lanjutnya, hal ini terkait dengan uji materil (judicial review) yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu-Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu, Provinsi Banten terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan Undang Undang Dasar 1945.

“Dikabulkannya permohonan uji materil ketiga kelembagaan adat tersebut melalui putusan MK tersebut hendaknya menjadi dasar bagi masyarakat adat dan masyarakat hukum adat di Tanah Papua untuk dapat melakukan langkah hukum menyangkut status tanah-tanah adat di bumi cenderawasih yang mayoritas masih merupakan tanah-tanah adat,”katanya.

Dikemukakannya, hal ini juga bisa dilakukan demi memperoleh legaliasasi status (legal standing) dari Dewan Adat Papua (DAP) sesuai amanat pasal 1 huruf p dan huruf r UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus tersebut.

“Perlindungan hak-hak masyarakat adat asli Papua tidak hanya terbatas dalam konteks hak adat atas hutan, tetapi juga hak adat atas tanah, air dan perairan, serta sungai maupun danau serta sumber daya alam,”tutur Warinussy.

Bahkan sebut dia, hak adat OAP dalam memperoleh akses untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi produktif serta hak berpartisipasi penuh dan luas dalam bidang politik, birokrasi pemerintahan.

“Selain hak untuk memperoleh akses kesempatan kerja, dan memperoleh pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi pada semua jenjang serta hak adat atas akses pelayanan kesehatan yang maksimal dan bermutu tinggi di seluruh tanah airnya, yaitu Tanah Papua dari Sorong sampai ujung Skouw dan Wutung dan Waropko,”bebernya.

Maka, Warinussy mengemukakan, berkenaan dengan itu sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, saya mendorong DAP untuk mengambil peran pertama dan utama dalam memperjuangkan penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua.

“Utamanya Orang Asli Papua (OAP) yang tercakup dalam masyarakat adat dan masyarakat hukum adat asli Papua berdasarkan amanat pasal 43 UU Otsus Papua tersebut,”kata dia.

Sebagai Peraih penghargaan internasional HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Canada, dirinya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi dukungan politik dan perlindungan hukum yang kuat dan maksimal bagi DAP dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penghormatan serta pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. [fg]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here