DAP dan MRP Harus Dorong Amandemen Pasal 28 UU Otsus

0

PAPUA BARAT, braind.id – Menyikapi perkembangan situasi politik menjelang pemilihan anggota legislatif melalui pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua dan Papua Barat dan Dewan Adat Papua (DAP) didesak mendorong amandemen pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papuad dan Papua Barat..

Pasalnya, pasal 28 yang merupakan bagian dari bab VII tersebut mengatur mengenai bagaimana orang Papua dapat membentuk Partai Politik (Parpol) dan ikut serta sebagai peserta pemilu legislatif maupun dalam mencalonkan figur calon presiden dan wakil presiden di masa depan.

Demikian hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy melalui press releasnya yanv diterima, braind.id, Jumat (16/03/2018).

Dikataknya, sebagai salah satu Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua memandang bahwa sudah saatnya, MRP Papua dan Papua Barat bersama Dewan Adat Papua (DAP) dapat mendorong amandemen atas isi pasal 28 tersebut yang menjadi salah satu syarat bagi kepentingan implementasi hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP).

“Hal ini urgen dan mendesak terkait erat dengan aspek keberpihakan (afirmasi) dan pemberdayaan hak-hak politik OAP dalam percaturan politik daerah (tanah Papua) dan nasional Indonesia ke depan,”sebut Warinussy.

Maka, lanjutnua, berkenan denga hal tersebut sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari ikut mendukung dan mendorong pimpinan dan anggota MRP Provinsi Papua dan Papua Barat beserta DAP untuk segera mempersiapkan perumusan naskah akademik (academic drafting) dan naskah hukum (legal drafting) bagi kepentingan amandemen pasal 28 tersebut.

“Parpol yang dimaksudkan dalam pasal 28 UU Otsus Papua tersebut sesungguhnya tidak sama persis dengan Parpol Lokal di Provinsi Aceh Nangroe Darussalam (NAD),”imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia mengemukakan harus di dorong perubahan parpol di dalam pasal 28 menjadi parpol lokal Papua misalnya agar bisa menjadi salah satu “lokomotif” demokrasi bagi implementasi hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP) itu sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sehingga titik berat sasaran dalam perekrutan untuk keanggotaan dan kandidat legislatif ke depan dari parpol lokal Papua tersebut haruslah OAP tanpa tujuan diskriminasi yang dikuatirkan, tetapi lebih pada aspek keberpihakan (afirmasi) bagi OAP sesuai tujuan ideal dari kebijakan otsus itu sendiri sebagai implementasi dari amanat pasal 18B Undang Undang Dasar (UUD) 1945,”ujarnya.

“Langkah mendorong implementasi amanat pasal 28 UU Otsus tersebut dapat dimulai dengan mendesak pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi “restu” atau “ijin” agar Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang merdeka dapat membentuk Partai Politik (Parpol) lokal sejak sekarang ini,”tandas Warinussy. [fg]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here