Dalami Kasus Money Politik, Ketua Bawaslu: anggota DPRD Rohil Aktif Berinisial KRS

0
220

BAGANSIAPIAPI, braind.id – Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, didampingi tim penyidik Kejati dan Polda Riau yang tergabung dalam tim Sentra Gakkumdu. Lakukan supervisi ke Rohil dalam penanganan kasus dugaan money politik, yang diduga dilakukan oleh oknum caleg salah satu partai politik di Rokan Hilir.

Dalam siaran persnya kepada wartawan di sekretariat Bawaslu Rohil, Riau. (07/11/2018).

Rusidi Rusdan menjelaskan, “Bawaslu saat ini dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas dan terpercaya bagi kemajuan bangsa”.

“Sentra Gakkumdu Bawaslu Rohil masih mendalami kasus bagi-bagi sembako yang dilakukan salah seorang caleg dapil 1 yang juga anggota DPRD Rohil aktif yang  berinisial KRS,” katanya.

Pendalaman yang dilakukannya, lanjut Rusidi, meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang menerima pemberian sembako, setelah itu tim akan meminta pendapat ahli dari KPU Riau dan ahli hukum pidana termasuk juga meminta keterangan kepada Ketua dan Sekwan DPRD Rohil,

Lalu, terakhir meminta klarifikasi terhadap terduga KRS, setelahnya dapat disimpulkan apakah perbuatan itu termasuk pelanggaran atau tidak.

“Yang jelas kasus ini akan terus kita pantau karena sudah jadi konsumsi publik, supaya hasilnya transparan dan akuntabel sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui kasus ini bergulir dari temuan Bawaslu Rohil, telah melakukan penyitaan berupa beras, susu kaleng, gula dan bubuk teh yang berasal dari pemberian anggota DPRD Rohil berinisial KRS kepada puluhan orang masyarakat yang menjadi korban banjir di Kepenghuluan Karya Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan beberapa waktu yang lalu.

“Terduga pelaku akan secepatnya dipanggil untuk mengetahui apa motifnya. Apakah saat itu dia sebagai anggota DPRD aktif atau sebagai caleg. Kalau terbukti KRS bersalah nantinya akan di jerat dengan pidana pemilu berupa hukuman maksimal dua tahun kurungan penjara ditambah denda Rp 24juta, dan terkait statusnya sebagai caleg nanti akan kita lihat, apakah ada kemungkinan dilakukan diskualifikasi atau tidak” terangnya.

Rusidi sebagai ketua Bawaslu menghimbau kepada seluruh caleg agar kedepannya, penyerahan bantuan bencana seperti ini lebih berhati-hati karena adanya ketentuan pidana dalam undang-undang pemilu yang bisa menjerat para pelakunya jika melanggar aturan. (PRC-Anhar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here