Cegah Migrasi Penduduk ke Papua Barat, MRP Surati Pemerintah

28
Surat MRP Provinsi Papua Barat//RED
MANOKWARI, braind.id – Guna menindaklanjut rencana pembuat Rugulasi Daerah tentang Kependudukan. Majelis Rakyat Papua (MRP) melayangkan surat kepada Dinas Administrasi Kependudukan Cacatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat.
Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, surat tersebut bertujuan untuk mempetimbangkan dinamika kependudukan di wilayah Papua Barat yang sudah semakin tinggi.
“Tingkat mobilisasi penduduk masuk ke Tanah Papua khususnya Papua Barat sangat tinggi dan situasi ini akan berdampak pada banyak hal seperti diantaranya lahirnya potensi kerawanan sosial, kerena kepentingan ekonomi,”ujar Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren kepada braind.id, Jumat (2/11/2018).
Tak hanya itu, kata dia, Migrasi ini juga dapat berdampak negative ke politik dan sosial budaya, ketidakadilan terhadap pembangunan bagi warga orang asli Papua (OAP) serta akan terjadi ketimpangan demografi antara warga pendatang atau suku-suku nusantara dan warga asli Papua.
“Situasi tersebut sudah barang tentu berdampak negatif terhadap kesempatan dan peluang perbaikan kualitas hidup masyarakat asli Papua dan memang akan menimbulkan kesenjangan ekonomi bagi kehidupan masyarakat asli,”tutur Ahoren.
Lanjutnya, migrasi dapat menimbulkan terjadi perebutan lapangan pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya di daerah. Dimana, warga asli Papua selalu menjadi warga terpinggirkan.
Selain itu, Maxsi Nelson Ahoren mengemukakan, mobilisasi kependudukan ini juga akan menghambat pelaksanaan Otsus yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi kehidupan OAP.
“Maka MRP berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut hanya dapat diatur dan diselesaikan, serta diminimalisir dampak negatifnya dari migrasi,”imbuhnya.
Ditambahkannya, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 MRP memiliki kedudukan dan fungsi sebagai lembaga Representasi Kultur OAP.
Oleh karena itu, MRP bertanggungjawab memperjuangkan aspirasi dan kepentingan OAP dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian Otsus.
“Maka kami dengan hormat meminta kepada pemerintah provinsi papua barat dalam hal ini dinas terkait untuk dapat membuat kebijakan daerah guna mengatasi permasalahan kependudukan tersebut. Adapun kebijakan daerah yang dimaksudnya adalah terbentuknya Perdasus,”tandasnya. [RED/ONE]

Comments are closed.