Cari Pemimpin Yang Mensejahterakan Melalui Ketegasan Aturan

0
Urbanus Mamu. SH., MH.

JAKARTA, braind.id Oleh: Urbanus Mamu. SH., MH. 13 Agustus 2019.

Setiap kali kita mengikuti pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden kita selalu dihadapkan pada program kerja calon pemimpin tersebut yang lasimnya disebut Visi-Misi dan Program kerja,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mana dalam Pasal 45 ayat 2 huruf (g).

Dikatakan bahwa pasangan calon melengkapi salah satu kelengkapan dokumen tersebut adalah naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Visi-Misi dan Program kerja pasangan calon tersebut akan menjadi rujukan arah kinerja mereka jika terpilih nantinya,

hal serupa juga berlaku bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menyangkut Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pasal 274 ayat (1) mengenai materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; ayat (2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik dan salah satu yang paling menyedot perhatian masyarakat yaitu melalui debat pasangan calon di media elektronik atau TV.

Dari aturan yang ada para calon kepala daerah maupun calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hanya menyampaikan Visi-Misi dan Program kerja mereka,

tetapi tidak ada ketegasan jika Visi-Misi atau Program kerja tersebut dapat dievaluasi selama satu periode,

sehingga pemimpin yang tidak mampu direalisasikan apakah akan memiliki konsekwensi hukum atau tidak, karena sering kita mendapati Visi-Misi atau Program kerja tersebut begitu indah didengar ketika disuarakan dalam forum-forum penyampaian Visi-Misi dan Program kerja para calon pemimpin tersebut,

tetapi ketika mereka terpilih sering kali antara apa yang tertuang dalam naskah Visi-Misi atau Program kerja sangat jauh dari realisasi,

kata-kata yang begitu indah serasa belum pemilihan kita sudah merasakan perubahan yang fantastis dari setiap untain kata-kata pada Visi-Misi dan program kerja,

kata-kata indah itu terkadang memabukan untuk didengar dalam setiap kampanye-kampanye akbar melalui orasi politik yang luar biasa, sehingga mampu menutupi rasional kita.

Kembali lagi pada hakekat mencari pemimpin itu yang seyogyanya kita bisa memperoleh pemimpin yang mampu membawa perubahan pada suatu daerah atau bangsa Indonesia secara umum,

sehingga perubahan tatanan hidup beermasyarakat akan lebih baik, tatanan hidup yang lebih baik itu menurut penulis adalah terciptannya kesejahteraan,

terciptanya kesejahteraan itu tidak terlepas dari meningkatnya taraf hidup masyarakat dari yang miskin menjadi tidak miskin,

pada tataran ini maka penigkatan ekonomi bagi masyarakat harus menjadi prioritas, karena dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka dengan sendirinya akan terjadi perubahan pola hidup yang lebih baik,

perubahan pola hidup yang lebih baik sudah jelas akan terjadi peningkatan peradaban bangsa Indonesia yang lebih baik juga, karena dampak dari penguatan ekonomi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan hidup seperti kemampuan menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang Universitas,

selain itu dampak dari meningkatnya kesejahteraan akan membuat masyarakat tidak tertekan atau depresi untuk menjalani hidup,

karena banyak persoalan yang sering kita temui adanya tekanan hidup karena faktor ekonomi sehingga memotivasi seseorang untuk melakukan berbagai macam cara yang bertentangan dengan moral dan etika hanya untuk satu tujuan terpenuhinya kebutuhan ekonomi,

sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dengan adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

secara tidak langsung perekonomian kita menjadi terpusat, karena berbagai ijin usaha harus melalui sentralisasi perijinan dan harus mendapat persetujuan dari pusat,

hal tersebut yang cukup rumit dan hanya mereka yang bermodal besar yang mampu mendapatkan ijin tersebut, selain itu pula yang menjadi atensi penulis yaitu hampir sebagian besar sektor usaha telah dikuasai oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

dengan demikian negara telah menjadi penguasa sekaligus pengusaha yang sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 tersebut wajib melakukan peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran bagi bangsa Indonesia,

jika sistem terpusat ini terus dipertahankan maka hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa menjalankan usaha besar-besaran, dengan demikian ada kelompok lain yang hanya akan menjadi pekerja atau yang lebih tragis menjadi pengangguran..

Oleh karena itu menurut penulis harus ada terobosan baru dari tatanan politik yang bermuara pada kesejahteraan bukan dalam kata-kata saja seperti Visi-Misi atau Program kerja,

tetapi lebih pada kenyataan atau tindakan ril sesuai amanat UUD 1945, mengingat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum,

maka untuk melaksanakan itu harus tertuang dalam satu aturan yang jelas dan memiliki sangsi yang jelas juga, yang mana setiap calon Presiden atau Kepala Daerah harus terikat dengan aturan yaitu “jika terpilih harus menaikan pertumbuhan ekonomi minimal 1 % (satu persen) dalam kurun waktu satu periode, jika dalam satu periode tersebut pasangan Presiden atau Kepala Daerah tersebut tidak mampu menaikan pertumbuhan ekonomi minimal 1% (satu persen) maka Presiden atau Kepada Daerah tersebut secara otomatis dianggap gagal sehingga tidak bisa lagi mencalonkan diri “,

ini inti dari aturan yang harus dibuat dan diterapkan agar siapa saja yang mau menjadi pemimpin punya tanggung jawab yang jelas yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, agar kedepannya Visi-Misi atau Program kerja tersebut bukan hanya sekedar kata-kata indah melainkan ide yang benar-benar harus direalisasikan.

Karena dari sekian kali pemimpin yang ada, kita tidak punya patokan ukuran keberhasilan,

kita sering terjebak pada bentuk-bentuk pencitraan yang membuat kita lupa bahwa kita masih tertinggal jauh dari harapan untuk menjadi sejahtera,

dengan adanya batasan ukuran keberhasilan, kita bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah atau negara ini.

Adanya wacana kembali pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menurut penulis hal tersebut juga secara tidak langsung sudah dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sebagai pedoman dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan,

hal ini baik dan secara tersirat sudah mengakomodir pikiran-pikiran tentang GBHN, namun hal tersebut bukan menjadi inti pikiran dari para calon pemimpin yang dengan sistem pemilihan langsung,

karena esensi pemilihan langsung untuk mencari pemimpin yang bisa mengimplementasikan kepentingan masyarakat,

jadi Visi-Misi dan Program kerja harus tetap ada tetapi dengan syarat utama harus ada pencapaian peningkatan ekonomi yang terukur dan hal tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan,

seperti yang telah penulis utarakan diatas, harus ada stantar ukuran keberhasilan dengan peningkatan ekonomi minimal 1 % (satu persen) sehingga pemimpin yang terpilih akan sangat konsen pada pertumbuhan ekonomi,

dan ini akan terus berlanjut, jadi yang akan menjadi calon pemimpin akan terseleksi secara langsung kemampuannya dalam mengelola pemerintahan dan sumberdaya alam yang ada di negara indonesia yang kita cintai ini,

karena dengan adanya hal tersebut kita akan mendapat pemimpin yang berkwalitas sekaligus kemajuan yang ril disetiap sudut wilayah negara Indonesia. (**)