Campaigners decry Governor Dondokambey’s “outrageous denial” of animal cruelty and human rabies threat at Sulawesi extreme markets following video exposé Calls for dog and cat meat trade ban following harrowing footage

0
83

JAKARTA – braind.id – (31st January) — Governor Olly Dondokambey has been urged by campaigners from the Dog Meat Free-Indonesia Coalition to take more seriously national and international concerns about animal suffering and threats to human health from “traditional markets” in North Sulawesi such as “Tomohon Extreme Market” where thousands of dogs and cats are brutally killed for human consumption.

In a letter to the Governor dated 29th January, the DMFI rejects his recent disappointing
response to their investigation, in which footage was captured of dogs being beaten to death and blowtorched alive. The campaigners say his comments are inadequate not only in the face of obscene animal cruelty but also show a lack of regard for the health and safety of the Indonesian people due to the risk of rabies transmission that is posed by the dog meat trade.

In an interview with the DetikNews, Governor Dondokambey said of the animal killing at the extreme markets, “I think there is no cruel process… the way to slaughter or to
butcher/process them is not brutal and not careless… The video if going viral because it is misinformed.”

The DMFI coalition robustly rejects Governor Dondokambey’s comments, and states: “Given the extremely grave nature of the animal cruelty we filmed over a long period, and the shockingly unsanitary slaughter process, we are appalled by Governor Dondokambey’s apparent lack of concern for either animals or people. The risk of rabies-transmission posed by the dog meat trade is very well established, and at these markets we see dogs of unknown disease-status being transported in from other provinces in clear breach of the law, not to mention the horrific cruelty these animals endure. The Governor needs to consider these issues more seriously, and we would invite him to view the footage in person with us so that we can discuss our concerns.”

The letter sent by the DMFI coalition reads: “Whilst you may choose to defend these
practices of “extreme meat” consumption as local “custom” to the Minahasa people, we and people across Indonesia and the world cannot agree with you. These are acts of cruelty that are outlawed in every developed country with robust animal protection laws, and it is to Indonesia’s shame if this shocking situation is not taken more seriously… The response you have given thus far is not only inadequate in face of such obscene animal cruelty, but also shows a lack of regard for the health and safety of the Indonesian people. Considering the clear risk that the dog meat trade poses to public health in terms of the transmission of lethal rabies and other diseases, and the fact that the market trade is almost entirely facilitated by the trans-provincial transport of dogs that breaks Indonesia’s own disease control and prevention laws, it is incumbent on you as a public official to give the matter more serious and thorough consideration.”

JAKARTA – braind.id – (31stJanuari) — Gubernur Olly Dondokambey telah diminta oleh para juru kampanye dari Dog Meat Free-Indonesia Coalition untuk lebih serius menangani urusan dalam negeri maupun urusan antar negeri menyangkut kesengsaraan hewan dan juga ancaman terhadap kondisi kesehatan manusia sendiri yang sumbernya datang dari beberapa “pasar tradisional” di Sulawesi Utara, contohnya seperti Pasar Ekstrem Tomohon, dimana ribuan anjing dan kucing dibunuh dengan kejam untuk kepentingan konsumsi manusia.

Di dalam surat untuk Gubernur yang dikirim tanggal dua puluh Sembilan Januari lalu, pihak DMFI menolak tanggapan beliau yang mengecewakan mengenai investigasi mereka, dimana rekaman video yang ada menunjukkan banyaknya anjing yang dipukul sampai mati ataupun dibakar hidup-hidup. Pihak unjuk rasa merasa bahwa tanggapan beliau tidak memadai untuk kesejahteraan hewan sendiri, namun juga menunjukkan kurangnya perhatian akan kondisi kesehatan dan keamanan warganegara Indonesia yang terancam oleh resiko penularan rabies melalui perdagangan daging anjing tersebut.

Dengan wawancaranya bersama Detik News, Gubernur Dondokambey juga turut
menanggapi akan pembunuhan massal tersebut. ”Saya kira enggak ada proses yang
sadis… cara memotong atau mengolahnya tidak sadis dan tidak sembarangan… ya itu dia viral (video)nya karena engga bener menyampaikan informasinya,” terangnya.

Dengan tegas, pihak DMFI mengecam komentar Gubernur Dondokambey, jelasnya:
Mengingat tidak wajarnya kekejaman terhadap hewan yang terungkap dalam rekaman video kami, dan juga proses penyembelihannya yang tidak higienis, kami terkejut akan kurangnya perhatian Gubernur Dondokambey atas kesejahteraan untuk hewan maupun warganya sendiri. Resiko penyebaran rabies yang disebabkan oleh perdagangan daging anjing sudah tidak bisa dipungkiri lagi, dan di pasar-pasar inilah kami menemukan banyak anjing yang kondisi kesehatannya tidak diketahui namun tetap juga diangkut dari provinsi secara illegal, belum lagi mengenai kekejaman mengerikan yang diterima hewan-hewan ini. Beliau perlu mempertimbangkan persoalan ini dengan sungguh-sungguh, dan kami ingin mengundang beliau untuk melihat rekaman-nya secara langsung bersama kami agar kita bisa mendiskusikan lebih lanjut.”

Adapun surat yang dikirim oleh pihak DMFI berbunyi: Walaupun anda memilih untuk
membela budaya konsumsi “daging ekstrim” sebagai adat istiadat “setempat” untuk warga Minahasa sendiri, kami dan juga warganegara Indonesia maupun sepanjang dunia tidak bisa menyetujui alasan anda. Ini adalah perlakuan yang mengerikan dan ilegal hukumnya di tiap negeri berkembang manapun yang didampingi undang-undang perlindungan hewan yang tegas, dan nama negara ini pun bisa semakin buruk di mata dunia jika hal ini terus dibiarkan saja. Tanggapan beliau sejauh ini pun tidak memadai untuk kesejahteraan hewan sendiri, namun juga menunjukkan kurangnya perhatian akan kondisi kesehatan dan keamanan warganegara Indonesia sendiri. Mengingat resiko penularan rabies dan penyakit lain yang tidak bisa disangkai datang melalui perdagangan daging anjing tersebut, dan juga fakta bahwa perdagangan pasar ini difasilitasi hampir sepenuhnya oleh transportasi antar provinsi yang sudah jelas melanggar hukum Indonesia perihal penanganan dan pencegahan penyakit, ini sudah menjadi kewajiban anda sebagai pejabat publik untuk menangani persoalan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan.” (Vio)

Unduh surat di sini: http://bit.ly/2EpvjOI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here