Brigjend Pol Dr.Agung Makbul, Drs.,S.H,M.H ( Karosunluhkum Divkum Polri ) hadir sebagai narasumber pada seminar nasional Ikatan Mahasiswa Notariat Univeristas Jayabaya (imano jayabaya) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta

0
Braind.id – jakarta – Brigjend Pol Dr.Agung Makbul, Drs.,S.H,M.H ( Karosunluhkum Divkum Polri ) hadir sebagai narasumber pada seminar nasional Ikatan Mahasiswa Notariat Univeristas Jayabaya (imano jayabaya) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta (17/12/2017)
Seminar nasional tersebut mengambil tema, “Tindak Pidana (Kriminalisasi),
Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jabatan dan Perilaku Notaris-PPAT.  Pada kesempatan tersebut, Brigjend Pol Dr.Agung Makbul S.H.,M,.H sebagai narasumber memberikan materi dengan judul, “Penyidikan Terhadap Dugaan Adanya Pelanggaran Pebuatan Akta Notaris”.
Dalam paparannya, Jendral Polisi bintang satu ini menjelaskan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip negara hukum menjamin ada kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
“Salah satu alasan yang melatarbelakangi lahir dan berkembangnya jabatan notaris adalah kebutuhan akan adanya jaminan kepastian hukum khususnya menyangkut keberadaan alat bukti untuk tentukan dengan jelas hak dan kewajiban individu ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam masyarakat,” kata Brigjend Pol Dr.Agung Makbul,S.H.,M.H.

“Dalam UU no 2 thn 2014 seagai pengganti UU no 30 thn 2004, tentang Jabatan Notaris. Notaris diamanatkan sebagai pejabat publik walaupun dia swasta, karena masalahnya kegiatan dia itu diakui didalam pengadilan karena tertuang dalam UU no 2/2014, tetapi dalam hal ini juga, walaupun dia sebagai pejabat publik, tidak memiliki kekebalam (imun) dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, tetapi tetap tunduk kepada hukum formil, yaitu KUHP”, tegas Jendral Polisi berbintang satu ini.

Jadi menurut beliau, dalam hal ini penyidik, dalam hal penegakan hukum kepada notaris yang diduga melakukan tindak pidana apabila ada peristiwa perbuatan melawan hukum tidak ada alasan  semua diperlakukan sama, artinya pemanggilan, upaya paksa, penyitaan apabila utk kepentingan penyidikan, Notaris tidak imun,  tidak ada kekebalan hukum, semuanya sama dimata hukum. Beliau memberikan contoh di Kepolisian, sekalipun berpangkat Jendral, jika salah tetap di proses sesuai hukum positif.

Pada kesempatan ini juga, Brigjen Pol. Dr. Agung Makbul, Drs.,S.H., M.H, menyampaikan mengenai tindak pidana yang sering terjadi, yaitu pemalsuan dokumen atau surat (Psl 263 dan Psl 264 KUHP), Penggelapan dan Penipuan (Psl 372, dan Psl 378 KUHP), Pencucian Uang (UU No. 8 Taahun 2010) dan Memberikan Keterangan Palsu (Psl 242 KUHP). Sedangkan modus operandi pembuatan akta notaris yang berpotensi pidana, pertama dengan cara seolah-olah persyaratan pembuatan akta notaris tidak bermasalah padahal bermasalah, kedua dengan cara bersekongkol dengan para pihak, padahal mengetahui beberapa syarat didapat bukan dari pejabat yang berwenang, ketiga suatu lokasi/konsesi/areal bermasalah tetapi diterbitkan aktanya, dan keempat mengubah sendiri atau merekayasa isi akta tanpa persetujuan para pihak yang bersepakat.

BRIGJEN POL Dr. Agung Makbul, Drs.,S.H., M.H, menegaskan ,”Notaris janganlah melakukan perbuatan melawan hukum, kalua memang Notaris on the track tidak mungkin akan dilakukan pemanggilan”. (ME)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here