BRIGJEN POL Dr. AGUNG MAKBUL, Drs.,S.H., M.H, NARASUMBER DALAM ACARA PEMBEKALAN PERWAKILAN PENGURUS WILAYAH DAN PEGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA

0

 

Jakarta, braind.id – BRIGJEN POL Dr. AGUNG MAKBUL, Drs.,S.H., M.H,  sebagai narasumber dalam acara pembekalan perwakilan perwakilan pengurus wilayah dan pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)  yang diselenggrakan pada tanggal 2 November 2017 di Jakarta. Beliau hadir ditunjuk untuk menggantikan Kapolri yang tidak bisa hadir karena sedang berada di Amerika Serikat.

Acara ini diselenggrakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan Ketua Umum, Yualita Widyadhari, S.H., M.H dan sebagai Sekretaris Umum, Tri Firdaus Akbarsya, S.H., M.H, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota mengenai permasalahan hokum yang dapat terjadi dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, serta untuk merealisasikan salah satu program kerja Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana acara pembekalan dihadiri sekitar 500 sampai dengan 600 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.

BRIGJEN POL Dr. AGUNG MAKBUL, Drs.,S.H., M.H, sebagai narasumber dalam acara ini memberikan materi dengan tema, “ PENYIDIKAN TERHADAP DUGAAN ADANYA PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS”. Beliau mengatakan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana prinsip negara hokum menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hokum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

“Berangkat dari situ salah satu alasan yang melatarbelakangi lahirnya perkembangan jabatan notaris yaitu UU no. 2 thn 2014 adalah kebutuhan akan adanya jaminan kepastian hukum khususnya menyangkut keberadaan alat bukti untuk tentukan dengan jelas hak dan kewajiban individu ataupun badan hokum sebagai subjek hokum dalam masyarakat,” kata Brigjen Pol. Dr. Agung Makbul, Drs., S.H., M.H dalam paparannya.

“Dalam UU no 2 thn 2014 seagaipengganti UU no 30 thn 2004, tentang Jabatan Notaris. Notaris diamanatkan sebagai pejabat publik walaupun dia swasta, karena masalahnya kegiatan dia itu diakui didalam pengadilan karena tertuang dalam UU no 2/2014, tetapi dalam hal ini juga, walaupun dia sebagai pejabat publik, tidak memiliki kekebalam (imun) dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, tetapi tetap tunduk kepada hukum formil, yaitu KUHP”, tegas Jendral Polisi berbintang satu ini.

Jadi menurut beliau, dalam hal ini penyidik, dalam hal penegakan hukum kepada notaris yang diduga melakukan tindak pidana apabila ada peristiwa perbuatan melawan hukum tidak ada alasan semua diperlakukan sama, artinya pemanggilan, upaya paksa, penyitaan apabila utk kepentingan penyidikan, Notaris tidak imun,  tidak ada kekebalan hukum, semuanya sama dimata hukum. Beliau memberikan contoh di Kepolisian, sekalipun berpangkat Jendral, jika salah tetap di proses sesuai hokum positif.

Pada kesempatan ini juga, BRIGJEN POL Dr. AGUNG MAKBUL, Drs.,S.H., M.H, menyampaikan mengenai tindak pidana yang sering terjadi, yaitu pemalsuan dokumen atau surat (Psl 263 dan Psl 264 KUHP), Penggelapan dan Penipuan (Psl 372, dan Psl 378 KUHP), Pencucian Uang (UU No. 8 Taahun 2010) dan Memberikan Keterangan Palsu (Psl 242 KUHP). Sedangkan modus operandi pembuatan akta notaris yang berpotensi pidana, pertama dengan cara seolah-olah persyaratan pembuatan akta notaris tidak bermasalah padahal bermasalah, kedua dengan cara bersekongkol dengan para pihak, padahal mengetahui beberapa syarat didapat bukan dari pejabat yang berwenang, ketiga suatu lokasi/konsesi/areal bermasalah tetapi diterbitkan aktanya, dan keempat mengubah sendiri atau merekayasa isi akta tanpa persetujuan para pihak yang bersepakat.

Dalam kesempatan ini juga,BRIGJEN POL Dr. AGUNG MAKBUL, Drs.,S.H., M.H, menegaskan ,”kalau pejabat notaris sudah bekerja sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku atau sesuai aturan on the track, serta teliti, cermat dan profesional, saya rasa tidak akan ada pemanggilan dari penyidik”. (ME)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here