Biaya Pendidikan Mahal di Papua Barat, Tim Saber Pungli dan Ombudsman Disoroti

0
233
Panglima PARJAL Papua Barat, Ronald Mambiauw //RED
“Adakah solusi Ombudsman, dan Saber Pungli tentang hal ini? adakah kebijakan pemerintah?.Dengan tegas kami minta kepada Saber Pungli dan Ombudsman yang notabene di fasilitasi oleh pemerintah agar lebih jeli dan tegas dlm menjalankan tugasnya,”tegas Panglima Ronald Mambiauw.
MANOKWARI, braind.id – Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Ombudsman Perwakilan RI, di Provinsi Papua Barat disoroti.

Pasalnya, kinerja tim Saber Pungli terkait pengawalan dan pengawasan terhadap biaya pendidikan. Namun, apabila kedua lembaga tersebut telah melaksanakan. Maka harus di publikasi agar diketahui oleh publik.

“Kinerja Saber Pungli dan Ombudsman, sampai saat ini apakah telah mengawal biaya pendidikn? jika telah mengawal maka sejauh mana? dan harus di publikasikan,”kata Panglima PARJAL Papua Barat, Ronald Mambiauw melalui press releasenya yang diterima, braind.id, Jumat (13/07/2018).

Menurutnya, pengamatan dan survei PARJAL hingga saat ini biaya pendidkan masih sangat memprihatinkan dan masih keluhan bagi orang asli Papua (OAP) maupun non-Papua yang ekonominya lemah.

“Adakah solusi Ombudsman, dan Saber Pungli tentang hal ini? adakah kebijakan pemerintah?.Dengan tegas kami minta kepada Saber Pungli dan Ombudsman yang notabene di fasilitasi oleh pemerintah agar lebih jeli dan tegas dlm menjalankan tugasnya,”tegas Panglima Ronald Mambiauw.

Dikatakannya, orang tua murid yang ekinomi lemah hari ini di bungkamkan dan tak berdaya mengungkap keluhan dan perasaan mereka.

“Maka, patut di pertanyakan. Dimana biaya pembangunan, Seragam, Osis dan lain-lain. apakah harus dibebankan?. Kalaupun di bebankan maka harus ada kebijakan yang dapat meringankan para siswa dan siswi yang ingin melanjutkan sekolah atau baru mendaftar,”imbuh Mambiauw.

Kemudian, dia juga berharap kepada pemerintah daerah maupun provinsi tidak boleh tutup mata atau menganggap ini adalah persoalan sepeleh. Tetapi, pemerintah daerah harus lebih serius dan mampu mengatasi persoalan tersebut. [RED/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here