BEM Unipa Tolak Hasil Penetapan Anggota KPU?? Ini Penjelasannya

31
Ketua BEM Universitas Papua, Pilatus P. Lagowan//IST

MANOKWARI, braind.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unipa dan sejumlah OKP Cipayung di Manokwari, menolak hasil penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat priode 2018-2023 dengan Nomor : 918/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.

Pasalnya, Timsel dinilai melanggar aturan . Dimana, ada salah satu anggota KPU yang di duga narapidana. Namun diloloskan dan ditetapkan untuk dilantik. Sejumlah OKP diantaranya DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Manokwari St. Thomas Villanova, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Manokwari.

Demikian hal ini dikatakan Ketua BEM Universitas Papua, Pilatus P. Lagowan melalui press releasenya yang diterima braind.id, Senin (23/07/2018).

“Ini sesuai dengan syarat anggota KPU yang berbunyi Tidak pernah dipidanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (5) tahun atau lebih,”katanya.

Lanjutnya, apabila melakukan pidana pasti tidak terpilih, namun pertanyaannya kenapa hal ini terjadi dan tidak terbukti, ada ada apa dibalik semuanya ini?

“Timsel sebagai panitia yang ditunjuk oleh KPU RI wajib independen dan tidak memihak siapapun. Jika tidak, bisa merusak demokrasi di Indonesia secara umum,”beber dia.

Menurutnya, KPU sangat perlu berhati-hati agar tidak dituduh sebagai alat penguasa, sekaligus introspeksi dan memperbaiki sistem, menjaga netralitas, serta tidak sembarangan mengambil keputusan. Sebab menurut kami masyarakat sekarang sudah sangat kritis.

“Kami meminta kepada KPU Pusat untuk membatalkan Pelantikan bagi anggota komisioner KPU terpilih yang bermasalah. Hal ini harus dilakukan agar legitimasi pemilu ke depan bisa terjaga,”imbuh Lagowan.

Oleh sebab itu, sebut Lagowan, pihaknya sangat berharap kepada KPU RI untuk dapat mengambil kangkah agar dalam para anggota yang nantinya akan dilantik adalah anggota yang punya integritas.

“Kami tidak bisa bekerja sendirian, Indonesia yang besar hanya bisa diatasi oleh orang-orang terbaik melalui proses terbaik. Jadi harapan Indonesia digantungkan pada proses ini,”tutur dia.

Untuk itu, sekali lagi dirinya menegaskan bahwa BEM Unipa dan sejumlah OKP Cipayung menolak proses pelantikan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota Provinsi Papua Barat periode 2018-2023, karena menurutnya telah melanggar aturan.

“Segera ditindak lanjuti oleh yang bersangkutan untuk diproses dan diadili sesuai proses hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,”pungkasnya. [RED/ONE]

Comments are closed.