Bahas Berbagai Persoalan di Bintuni, MRPB Bertemu Bupati

50

PAPUA BARAT, braind.id – Membahas berbagai persoalan terkait hak-hak masyarakat adat dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan Otonomi Khusus (Otsus), Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) bertemu Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja Bupati Teluk Bintuni, Rabu (28/02/2018) lalu, selain dihadiri Ketua MRPB Mazi Nelson Ahoren bersama 11 anggota anggota MRPB, tapi juga dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop.

Dalam pertemuan tersebut Ketua MRPB, Maxi Nelson Ahoren mengatakan, kehadiri MRPB di Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat adat dan mengikuti kegaitan LMA Suku Sumuri sekaligus pihaknya mau bertemu dengan pihak LNG.

Namun, rencana pertemuan dengan pihak LNG ditunda, karena ada beberapa alasan yang disampaikan oleh pihak LNG. Untuk itu, MRPB melanjutkan pertemuan dengan Bupati.

Untuk itu, Ketua MRPB berharap kepada pemerintah dalam hal ini Bupati untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di beberapa lembaga masyarakat adat (LMA) Suku di Teluk Bintuni, teruma pemilik hak ulayat yang hingga saat ini belum menerima hak-hak mereka dari perusahan yang beroperasi meraut SDA dari Kampung mereka.

“Saya juga meminta kepada Bupati Teluk Bintuni agar dapat bekerjasama dengan perwakilan MRPB yang nantinya akan pulang kembali bertugas di daerah masing-masing dan memberikan dukungan semacam sekretariatan MRPB di tingkat daerah,”sebut Maxi Nelson Ahoren dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati.

Sementara Bupati Petrus Kasihu menyampaikan bahwa pihaknya merasa terimakasi dan aspirasiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran MRPB di Bintuni, karena MRPB ini adalah orang tua bagi seluruh orang asli papua (OAP) di Papua Barat.

“MRP itu kan representasi dari OAP dan kehadiran Ketua dan anggota MRPB disini, kami pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan masyarakat merasakan bahwa kehadiran ini bagian dari upaya membangun sinergi dalam rangka melayani masyarakat teruma OAP,”jelas Bupati.

Dimana, lanjut Bupati, meski kehadiran MRPB di Bintuni dengan situasi yang sederhana, namun kehadiran ini sudah menjadi bagian yang penting bagi pemerintah dan masyarakat asli Papua.

“Kami merasakan seperti ada orang tua yang datang berkunjung kepada kami di teluk ini. MRPB ini kan sebenarnya orang tua kami, dan mereka datang melihat kami di Bintuni ini sangat penting karena ada perwakilan kami tiga orang di MRPB,”sebutnya.

Sehingga, sebut Bupati, kedepan tentunya aka nada kerjasama diantaranya sesuai dengan permintaan Ketua MRPB bahwa pemerintah harus membantu sekretariat MRPB di Bintuni dan dirinya sangat merspon hal tersebut.

Pasalnya, dengan adanya perwakilan sekretariat di Bintuini bisa membantu pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan MRPB lebih efektif.

Dicecar mengenai DBH dan Otsus yang disampai MRPB, Bupati mengemukakan, semua yang disampaikan MRPB, pihaknya sangat menyambut baik dan sebenarnya itu yang harus diperhatikan.

“Jadi dana bagi hasil ini kedepan kita akan buat perdasus. Kita akan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi untuk menghitung presentasi penghasilan tersebut. Tapi sampai saat ini belum dihitung,”ujar Bupati.

Padahal, sebut Bupati, Teluk Bintuni adalah daerah pengahasil paling terbesar di bandingkan Provinsi Papua Barat, tetapi apakah ketentuan itu memungkinkan atau tidak.

“Semua boleh dapat, tapi suatu ketika ada permasalahan kami yang berhadapan dengan masyarakat adat dan lain sebagainya. Lalu harus jelas masyarakat adat punya bagian, supaya mereka rasa bahwa benar hak-hak dasar mereka itu dihargai oleh negara,”tandas Bupati. [fg]

Comments are closed.