AROMA TAK SEDAP DI PT POS BU RINI DIMINTA BERSIH-BERSIH

0

Menteri Negara BUMN ditegur MAKI untuk membersihkan PT Pos Indonesia (Persero) dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Bagian Pertama

Hadir dalam kesempatan ini : Sekretaris Jenderal SPPI Kuat dan Bermartabat Hendri Joni; Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang akrab disapa Mas Boy; Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspekindo) Mirah Sumirat; Husendro SH Kuasa Hukum SPPI Kuat dan Bermartabat dari Kantor Hukum Husendro & Rekan; Perwakilan dari Serikat Karyawan Pos Indonesia (Sekar Posindo); Ketua DPW IV SPPI Jabodetabek serta DPC SPPI se Jabodetabek.

Aroma tak sedap ini bermula surat DPW IV SPPI Jabodetabek dan Banten yang

dikomandani Fadhol Wahab kepada Menteri Negara BUMN RI pada tanggal 10 Juli 2017, yang pada pokoknya melaporkan antara lain : dimana laporan keuangan Tahun 2015- 2017 terdapat kesimpangsiuran perihal untung/rugi; lalu tentang penjualan saham PT Pos Indonesia pada Bank Mantap; kemudian mengenai pengangkatan karyawan Tenaga Kontrak Profesional Perusahaan (TKPP) yang sarat dengan unsur nepotisme, berikutnya tentang pembagian uang tantiem kepada Direksi dan Komisaris yang mana perusahaan dalam kondisi merugi; dan yang terakhir SPPI menyoroti rencana perusahaan menerbitkan obligasi sebesar Rp. 1 Trilyun kepada World Bank melalui konsultan MC Kensey dengan upah 3 juta USD, sehingga dengan kondisi ini SPPI juga menyoroti kinerja Direksi yang dianggapnya salah dalam mengurus Bisnis Pos Indonesia karena kondisi perusahaan yang semakin lama semakin terpuruk dengan mengabaikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hingga akhirnya aroma tak sedap ini terendus oleh Koordinator MAKI yang akrab disapa mas Boy.

MAKI : saya hanya stressing pada dugaan merugikan keuangan negara atau dugaan pidana korupsinya. Artinya apa? Kalau saya menduga ada korupsi saya berusaha mencari datanya, apalagi ini sudah dapat datanya masa saya diam saja. Ada datanya berdasarkan surat Meneg BUMN Nomor : S-78/D2.MBU/06/2006 tanggal 28 Juni 2016. artinya apa? seharusnya tidak boleh tapi ini diambil dan di bagi-bagi emang ini duit mbahnya. Dirut dapat berapa komisaris dapat berapa direksi anu dapat berapa, kalau bahasa Jawanya istilahnya bancaanlah, ada semua datanya ujar Boyamin.

ini kami mencurigai telah dilakukan rekayasa pembukuan, dari laporan keuangan saja sebenarnya sudah kelihatan rugi, tapi seakan-akan menutup rugi itu dengan menjual asset, asset itu ada untung dimasukkan sebagai keuntungan, kan ini gak boleh. Apa kalau jual mobil merugi terus dianggap sebagai kerugian?, kan nggak juga, itu artinya dari sisi di luar penjualan asset saham bank mantap itu neraca itu rugi. Jadi pengertian saya itu tidak boleh dianggap sebagai keuntungan. Dan itu pernah kejadian di PT PLN tahun 2005. Pemberian tantiem pada waktu itu lebih kecil yaitu 4 milyar, dan alasannya sebenarnya agak lumayan, yaitu menekan kerugian dari 8 Trilyun tinggal 3 trilyun. Lah ini PT Pos dari sebelumnya untung menjadi rugi malah bagi-bagi tantiem.

Kejaksaan Agung harus memproses ini dan segera memastikan bahwa ini korupsi atau bukan?, kalau ditemukan alat bukti segera tetapkan sebagai tersangka, kalau tidak cukup segera berhentikan, sehingga saya akan melanjutkan tindakan hukum berikutnya yaitu menggugat Kejaksaan Agung. Lemot saja saya gugat apalagi diberhentikan.(Martopo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here