Apapun Yang Terjadi, Nama Media Online “rakyatpapua.com” Harus Diganti.!?

0

Panglima PARJAL Papua Barat, Ronald Mambiauw.

“Kami desak DAP, MRP, dan DPR Fraksi Otsus jangan separuh perjuangan. Ini lembaga kultur representasi dari masyarakat adat jadi jangan berjuang separuh-separuh. Bila perlu diusir dari tanah Papua,”ungkapnya.

MANOKWARI, braind.id – Menyikapi persoalan penggunaan nama Rakyat Papua di media online. Panglima Parlemen Jalanan (PARJAL) Papua Barat, Ronald Mambiauw meminta dengan tegas pemilik media online rakyatpapua.com segera menggantikan nama medianya apapun yang terjadi.

Pasalnya, penggunaan nama Rakyat Papua harus mendapat restu dari masyarakat adat Papua melalui lembaga kultur dalam hal ini Dewan Adat Papua (DAP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Saya sebagai Panglima PARJAL meminta pemilik media rakyatpapua.com segera menggatikan nama media dalam waktu yang tidak lama. Kenapa, kami tidak mau lagi orang asli papua di perdagangkan dan kami tidak mau Rakyat Papua menjadi bemper untuk kepentingan bisnis sekelompok orang,”kata Panglima PARJAL Papua Barat, Ronald Mambiauw kepada braind.id, Senin (2/07/2018).

Menurutnya, apabila pemilik media tersebut mau menggunakan nama rakyat Papua, harus terlebih dulu duduk bersama-sama dengan semua orang asli papua yang ada di gunung, lembah, dan pesisir di para-para adat secara resmi dan meminta persetujuan secara adat apabila pemilik media ini tidak mendapat legitimasi dari DAP dan MRP.

“Ya, kami paham bahwa mungkin nama tersebut sudah melalui verifikasi atau sudah memenuhi syarat. Hanya saja, tidak bisa persyaratan itu diterima karena nama itu memiliki arti dan nama itu identitas,”ujarnya.

Kemudian, dirinya mempertanyakan, alasan apa nama Rakyat Papua digunakan di media tersebut. Sambungnya, apakah yang bersangkutan (pemilik medianya) pernah duduk dengan tokoh-tokoh adat atau pemilik medianya pernah datangi rakyat papua semua di tanah Papua untuk meminta doa restu sebelum menggunakan nama itu.

“Ini persoalan yang harus cepat diselesaikan oleh pemilik media itu, karena menurut kami itu sudah menyalahi aturan adat orang asli papua,”tegas dia.

Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada DAP dan MRP maupun DPR Fraksi Otsus untuk segera mengambil langkah tegas, agar suka tidak suka nama media ini harus diganti.

“Kami berharap DAP, MRP, dan DPR Fraksi Otsus jangan separuh perjuangan. Ini lembaga kultur representasi dari masyarakat adat jadi jangan berjuang separuh-separuh. Bila perlu diusir dari tanah Papua,”ungkapnya.

Namun, dia menegaskan bahwa, apabila media yang mengatasnamakan rakyat papua ini di dapati memboncengi kepentingan suatu lembaga kultur. Maka, dirinya mengancam dan memastikan akan melakukan aksi besar-besaran.

“Kami juga meminta kepada instansi terkait seperti Kemenhukam, Kesbangpol, dan Notaris untuk dapat mempertimbangkan penggunaan nama media tersebut saat dalam pengurusan legalitasnya, yang mengacu pada hukum adat dan UU Otsus,”bebernya.

Tak hanya instansi terkait, Ketua Panglima PARJAL juga berharap kepada Dewan Pers dan Organisasi Pers di Provinsi Papua Barat segera memanggil pemilik medianya, daripada akibat media akan menimbulkan konflik.

“Kami tidak berbicara soal medianya. Tapi penggunaan namanya. Silahkan semua orang yang hidup dan mencari makan di tanah papua mau membuat media sebanyak-banyak. Tapi, yang kami minta tolong jangan rakyat Papua dikorbankan,”pungkasnya. [RED/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here