Apakah Benar Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat Itu Gagal??

13
Oleh
Filep Wamafma
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita lihat terlebih dahulu tujuan diberikannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Apakah tujuan diberikannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pertama, Masyarakat Papua Adi dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasiia dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua, masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari urnat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil penibangunan secara wajar.
Ketiga, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan mehghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang.
Keempat, integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosiai budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus; penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendir.
Kelima, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.
Keenam, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.
Ketujuh, dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedelapan, pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada niiai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.
Kesembilan, telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.
Sepuluh, perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 1!6 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua.
Sehingga jika kita katakan otonomi khusus itu gagal inilah alat ukur nya tinggal dievaluasi oleh semua pihak apakah kebijakan pemberlakuan otonomi khusus di Tanah papua dapat terjawab sesuai dengan tujuan diberlukukan Papua sebagai kawasan Otonomi khusus? sangat mudah untuk mengukur atau mengevaluasi otonomi khusus tetapi semua itu dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran semua pihak.
Otsus merupakan cara cepat Pemerintah untuk menjawab persoalan di tanah Papua oleh sebab itu otsus pun bukan sesuatu yg permanen sehingga OAP jangan terlalu berharap pada UU Otonomi Khusus tetapi sesungguhnya otonomi Khusus menjadi jembatan bagi OAP untuk mempercepat peningkatan ketertinggalan disegala bidang dalam rangka menghadapi tantangan era globalisasi dewasa.
“Otsus adalah sebuah Undang-Undang yang akan berakhir tetapi kehidupan tetaplah kehidupan”

13 KOMENTAR

  1. Thanks for any other informative web site.
    The place else may just I am getting that kind of info written in such a perfect way?
    I have a venture that I am simply now operating on, and I have been on the look
    out for such info.

  2. Hello, I do believe your blog might be having internet browser compatibility issues.
    When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in IE, it
    has some overlapping issues. I just wanted to provide you with
    a quick heads up! Aside from that, excellent blog!

  3. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely
    magnificent. I really like what you have acquired here, really
    like what you’re saying and the way in which you say it.

    You make it entertaining and you still take care of
    to keep it smart. I can’t wait to read much more from you.

    This is actually a wonderful site.

  4. of course like your web-site but you have
    to take a look at the spelling on several of your posts.
    Several of them are rife with spelling issues and I find
    it very troublesome to tell the reality nevertheless I will certainly
    come again again.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here