Aksi Diam di depan Istana Presiden

0

Jakarta – briand.id – Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi diam di depan istana Presiden, kamis (23/11/2017). Aksi yang dilakukan tiap hari Kamis sudah memasuki Kamis ke-515.

Disetiap aksi kamisan, JSKK selalu mengirim surat ke Presiden Republik Indonesia. Pada Kamisan ke 515 ini, JSKK mengirim surat ke Presiden Ir. H. Joko Widodo perihal Perilndungan terhadap Peremuan dan Anak-Anak Indoesia serta menghentikan Impunitas.

Didalam suratnya JSKK menuntut kembali tentang komitmen negara untuk melindungi perempuan dan anak-anak, berkaitan dengan Hari Anak Internasional 20 November 2017 dan Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan 25 November 32017.

JSKK mengingatkan masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2016 terjadi 3.945 kasus kekerasan seksusal. Berbagai kasus kekerasan tersebut tidak hanya menimpa orang dewasa namun juga anak-anak.

Kasus terbaru yang terjadi adalah pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP berusia 13 Tahun di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan oleh 21 pria pada bulan Ramadan 2017. Kekerasan demi kekerasan terhadap perempuan sekaligus anak-anak tersebut, tidak dapat dilepaskan dari berbagai kasus yang tidak mendapat perhatian serius sehingga terus terjadi. Kasus kekerasan terhadap perempuan seperti Marsinah pada Tahun 1993 hingga saat ini belum terselesaikan, sehingga terus berulang.

Didalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo, JSKK menuliskan tentang peristiwa di Kalimantan Timur pada tahun 2011 – 2017 terdapat pula 28 anak yang meninggal dunia di lubang tambang bekas batubara yang ditelantarkan tanpa pertanggungjawaban. Sepanjang 7 tahun belakangan, 17 konsensi izin dari 1.404 temabang batubara telah menelan korban, karena peraturan tidak ditaati dan Pemerintah lalai mengawasi ijin tambang tersebut. Hal ini membuktikan komitmen negara masih lemah dalam memastikan keamanan anak-anak seperti dalam, visi, misi dan program aksi Jokowi-JK.

Dalam surat tersebut, JSKK menyoroti keberadaan RUU Kekerasan Seksual tentu merupakan salah satu inisiatif penting untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan oleh karenanya harus terus dikawal oleh Pemerintah dalam proses pembahsannya di DPR. Sayangnya, hingga tahun ini dimana masa pemerintahan 2014-2019 hampir selesai, rancangan yang diajukan dari awal 2017 tersebut belum mendapat persetujuan. Belum lagi masalah 9 jenis kekerasan seksual yang disarankan oleh Komnas Perempuan untuk dimasukkan dalam RUU tersebut, hanya 4 jenis yang diakui.

Agenda Perlindungan perempuan dan anak ini secara jelas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Karena itu,untuk membuktikan keseriusan bapak Presiden dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kami mendesak:

  1. Adanya tindakan hukum sebagai pertanggungjawaban atas meninggalnya 28 anak yang menjadi korban galian tambang di Kalimantan Timur.
  2. Negara melalui aparaturnya segera menyelesaikan segala kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak termasuk kasus Marsinah hingga kasus terbaru di Bengkulu dan Luwu.
  3. Pemerintah tidak melanggengkan tindak kekerasan terhadap prempuan dan anak-anak dengan menerapkan kebijakan yang sensitif gender dan mendorong emansipasi.
  4. Mendorong pengesahan RUU Kekerasan Seksual dan memasukkan 9 jenis kekerasan seksual seperti yang disarankan oleh Komnas Perempuan.
  5. Pemerintah mengkondisikan adanya jaminan tidak akan terjadi impunitas bagi para pelaku tindak kekerasan yang mencederai Hak Asasi Manusia. (ME)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here