Agenda Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua Barat Dinilai “Tidak Jelas”

20

PAPUA BARAT, braind.id – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy angkat menyoroti rencana kunjungan Presiden Joko Widodo, Kamis (12/04/2018) ke Tanah Papua.

Pasalnya, agenda kunjungan Presiden Joko Widodo yang direncanakan akan dimulai dari Sorong belum jelas dan hal itu harus dipertanyakan.

“Saya mengingatkan Presiden Jokowi agar mau memberi ruang dan kesempatan serta waktu untuk mulai membahas akar masalah di Tanah Papua,”kata Warinussy melalui press releasenya yang diterima, braind.id, Rabu (11/04/2018).

Dimana, Warinussy menuturkan, akar masalah yang dimaksud sebagaimana digambarkan di dalam Papua Road Map (Peta Jalan Papua) hasil studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2009 yang menyimpulkan adanya 4 (empat) akar masalah yang menjadi sumber-sumber konflik di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini.

“Ke empat akar masalah tersebut adalah pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminasi terhadap Orang ASli Papua (OAP) akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Tanah Papua sejak Tahun 1970,”sebut Warinussy.

Kedua, lanjutnya, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta, serta keempat, soal pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Tanah Papua.

“LIPI telah memberi tawaran cara penyelesaian atas keempat akar masalah tersebut, yaitu untuk hal pertama adalah dengan kebijakan afirmasi (keberpihakan) sebagai cara untuk pemberdayaan OAP,”imbuhnya.

Kemudian, katanya, terhadap hal kedua dapat dilakukan dengan mengembangkan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan OAP di kampung-kampung serta hal ketiga dapat di dekati dengan mendorong dialog sebagaimana pernah dilakukan untuk Aceh, dan untuk hal terakhir atau keempat ditempuh jalan rekonsiliasi diantara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenara demi kepentingan penegakan hukum, dan keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarga dan warga Indonesia di Tanah Papua secara umum.

“Berkenaan dengan itu, langkah Presiden Jokowi dan jajarannya tidak boleh hanya berfokus pada soal pendekatan pembangunan kesejahteraan sebagaimana dicanangkan di dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 semata,”bebernya.

Namun, menurutnya, jangan hanya lebih pada pendekatan pembangunan infrastruktur demi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi semata di Tanah Papua, tetapi harus juga mulai memberi porsi yang adil dan seimbang guna memahami tentang akar soal penting seperti kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.

“Persoalan ini telah dibahas dan ditetapkan oleh rakyat Papua dalam Kongres Papua II Mei-Juni 2000 di Jayapura sebagai salah satu manifesto mengenai pelurusan sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1963-1969,”tuturnya.

Bahkan, dirinya mengemukakan, di dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusu Bagi Provinsi Papua telah diatur prosedur dan mekanismenya dengan perlunya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) guna melakukan tugas klarifikasi sejarah itu sendiri.

Oleh sebab itu, menurut dia, sebagai peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada bahwa Presiden Jokowi sudah harus memulai langkah-langkah politik guna “menyentuh” akar masalah mengenai kontradiksi sejarah integrasi tersebut dalam kunjungannya di awal tahun 2018 ini.

Hal ini dapat dilakukan oleh Presiden dengan mendayagunakan ketiga orang “person in charge” (tokoh kunci) yang sudah ditunjuk resmi pada 15 Agustus 2017 yang lalu yaitu Pater Dr.Neles Tebay, Teten Masduki dan Wiranto.

Ketiga tokoh kunci tersebut dapat dimintai Kepala Negara untuk mulai melakukan langkah-langkah penting dan segera untuk mendekati semua pihak yang merupakan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam konteks akar masalah tersebut di Tanah Papua, Jakarta dan dunia internasional guna mempersiapkan dialog konstruktif nasional dalam waktu dekat ini. [fg]

20 KOMENTAR

  1. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
    to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
    I’ve been looking for a plug-in like this for
    quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
    Please let me know if you run into anything.
    I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
    updates.

  2. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through many of the posts I realized
    it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back
    often!

  3. Viagra Sin Receta Valencia Levitra Quand Le Prendre Where I Can Buy Ropinirole 2 Propecia Medication Order Viagra Pills Shipped In 1 Or 2 Days

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here