Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Hukum dan HAM Papua di Timika

0

JAYAPURA PAPU – Abraind.id – Konfrensi Pers oleh koalisi Masyarakat Sipil, Uraiany Koalisi bahwa Pada pertengahan Oktober 2017 terjadi serangkaian penembakan di sekitar areal PT Freeport Indonesia.

Rangkaian penembakan yang terjadi di banti, Kimbeli dan Utikini, telah mengakibatkan korban meninggal dan terluka yang berasal dari kepolisian Indonesia dan masyarakat sipil penembakan demi penembakan yang terjadi ini diberitakan dengan sangat masif oleh media lokal dan nasional.

Kantor ALDP Papua padang Bulan Jayapura.Rabu (22/11/17).

Sehingga mengundang reaksi yang sangat keras dari pihak pemerintah Jakarta seperti DPR RI,Panglima TNI, Kapolri hingga Menkopolhukam, dari reaksi ini adalah proses evakuasi sekitar 300an warga Papua di kampung banti yang disebut dalam penyanderaan yang didahului oleh penyerbuan TNI kampung banti dan Kimbeli.

Isu Penyanderaan kemudian pemberitaan dari media-media. Anum Siregar, Derektur ALDP dan juga anggota koalisi meminta media untuk menyampaikan berita yang independen dan Jujur.

“Ia menanyakan warga pengungsi 300an Apakah masyarakat ini bisa masuk kembali ke kampung mereka? Dan bagaimana dengan nasib mereka selanjutnya? tanya Anum saat jumpa pers”.Tegasnya.

Selain itu juga Wirya salah satu anggota koalisi mengatakan hal demikian menyebabkan dampak negatif pada mahasiswa asli Papua yang sedang menuntut ilmu di beberapa kota studi di Indonesia seperti Bandung dan Jember terutama di Makassar, mahasiswa Papua di kota-kota tersebut mengalami intimidasi oleh masyarakat setempat karena berita berita “penyandraan” yang disiarkan oleh media.

“Ia sampaikan penyanderaan yang diberitakan oleh media massa ini hanya berdasarkan informasi sepihak dari kepolisian tanpa proses verifikasi menguji informasi yang didapatkan yang secara etika harus dilakukan oleh seorang jurnalis atau media massa”. Pungkasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Tuntutan Penegakan Hukum dan HAM Papua diantaranya Meminta aparat keamanan TNI Polri untuk tidak menyebarkan informasi tanpa bukti dan fakta yang jelas yang berkaitan dengan konflik kekerasan dan bersenjata yang terjadi di Tembagapura.

Kemudian jurnalis media massa dan pers nasional baik cetak dan online untuk menjalankan prinsip-prinsip Kemerdekaan pers secara bertanggung jawab dengan mematuhi kode etik jurnalistik terutama melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima dan jurnalis media massa pers nasional dalam melakukan peliputan menghargai hak-hak warga sipil baik yang dievakuasi maupun warga asli yang secara sukarela meninggalkan kampung Banti, Kimbeli dan Utikini.

Koalisi masyarakat sipil meminta PT Freeport Indonesia segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kampung banti, kembeli ke utikini dan sekitarnya karena kampung-kampung ini berada di wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia yang notabene berada dalam areal konsesi PT Freeport Indonesia dan diperlukan identitas khusus untuk berada di lokasi tersebut. (msn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here