Konferensi DAP Wilayah III Domberay di Sorong Dinilai Ilegal

30
Plt. Ketua  Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, Johan Warijo//IST

 

MANOKWARI, braind.id – Plt. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Johan Warijo menilai Konferensi Adat di Sorong, Papua Barat Ilagal. Pasalnya, tidak sesuai dengan hasil Pleno, mekanisme dan Statuta Dewan Adat Papua (DAP).
Menurutnya, Berdasarkan hasil pleno DAP Wilayah III Doberay, pelaksanaan Konferensi akan di laksanakan di Raja Ampat namun telah dialihkan secara sepihak ke serong.
“Dalam Rapat Pleno wilayah III itu, Konferensi akan dilaksanakan di Raja Ampat yang akan dilaksanakam sesuai mekanisme dan statuta Dewan Adat Papua. Tapi Kemudian dalam perjalananya, tanpa Konfirmasi, saudara Paul Mayor telah membentuk pantia secara sepihak diluar dari pada keputusan Pleno,”kata Plt. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberay, Johan Warijo kepada di Kantor DAP di  Manokwari, Rabu (6/06/2018).
Dikatakannya, bahwa Pantia harus mendapat legalitaa dan wewenang dari tua-tua adat di Wilayah Doberay. Kedua, penyelenggaraan Konferensi di Sorong tidak sesuai dengan Pleno dan penyelenggaraanya berada di Wilayah Sorong Raya.
“Harusnya di Laksanakan di Raja Ampat sesuai dengan Keputusan pleno dan semua Suku harus memberikan Legitimasi. Oleh Sebab itu, Kami menilai Konferensi tersebut Ilegal,”Tegasnya
Selanjutnya, Plt. Ketua DAP ini menambahkan bahwa DAP tidak digunakan untuk mendukung bakal calon tertentu dalam ranah Politik.
“Kita telah sepakat agar tidak menggunakan Lembaga Adat untuk mendukung Bakal Calon tertentu sebagai kandidat tertentu. Karena semua anak Papua yang maju adalah anak Adat,”bebernya.
Kemudian Warijo menuding Paul Fincen Mayor telah menggunakan Lembaga Adat untuk kepentingan Politik diantaranya Jokowi Center.
Oleh sebab itu dirinya berharap agar siapapun yang akan terpilih dalam Konferensi DAP wilayah III Doberay dalam waktu dekat tidak menggunakan Lembaga Adat untuk mendukung Kandidat tertentu. [red/one]

Comments are closed.