18 Tahun Otsus Berlangsung, Biaya Pendidikan Masih Mahal..!!!

0
361
“DPR jangan di ninabobokan dengan dana reses dan makan gaji buta serta lain sebagainya. Tapi DPR perlu mengatahui tugas dan fungsi mereka sebagai legislator, dan monitoring,”ujar Ronald Mambiauw.
MANOKWARI, braind.id – Menyikapi keluhan orang asli Papua (OAP) terkait biaya pendaftaran siswa dan siswi baru di tingakat TK, SD, SMP, dan SMA. Panglima Parlemen Jalan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambiauw angkat bicara.

Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta Pusat tidah boleh menutup mata melihat persoalan pendidikan yang dihadapi OAP.

“DPR jangan di ninabobokan dengan dana reses dan makan gaji buta serta lain sebagai. Tapi DPR perlu mengatahui tugas dan fungsi mereka yaitu legislator, dan monitoring,”ujar Ronald Mambiauw yang ditemui braind.id, baru-baru ini.

Dikemukakannya bahwa sampai saat ini atau belasan tahun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus diberlakukan di Tanah Papua OAP masih mengeluh dengan biaya pendidikan. Bahkan akibat biaya pendidikan, banyak anak-anak asli Papua yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

“Biaya pendidikan di Papua dan Papua Barat ini sangat mahal. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Dimana biaya pendaftaran rata-rata untuk SMA dan SMK sekitar Rp. 3,5 juta,”kata Mambiauw.

Padahal, tegas Mambiauw, ada alokasi dana Otsus untuk pendidikan. Namun, tidak tahu kemana dana tersebut dipergunakan, bahkan ironisnya siswa asli Papua selain biaya pendaftaran siswa juga harus diperhadapkan dengan julukan sekolah unggulan.

“Persoalannya dana pendidikan yang berasal dari Otsus itu dikemanakan. Apakah lari ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah jangan salah menggunakan dana itu,”tandasnya. [RED/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here